Apabiladisetujui maka undang-undang itu sah dan berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat meliputi tingkatnasional dan daerah.Peranan dan fungsi pokok lembaga sosial politik/DPR sebagai berikut.a. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang Pemerintah membuat rancangan undang-undang lalu mengajukannya kepada DPR untuk diminta persetujuannya.

Pranata PolitikPranata politik adalah peraturan-peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Pranata politik merupakan perangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan hak dan wewenang. Dengan demikian pranata politik akan meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif, militer, dan partai politik memiliki beberapa fungsi penting, yaituMelembagakan norma melalui pelayanan warga pranata politik adalah sebagai berikut Sebagai sarana komunikasi berpolitikSarana komunikasi berpolitik sangat dibutuhkan karena sebagai media atau wahana antara rakyat dengan pemerintah. Sarana komunikasi berpolitik mi dapat melalui partai politik atau lembaga swadaya masyarakat. Misalnya masyarakat miskin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui partai politik atau LSM dalam upaya mendapat perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sarana sosialisasi berpolitikProses sosialisasi berpolitik diartikan sebagai proses bagi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk lebih mengenal, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan Pemerintah memberi penjelasan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, arti pentingnya mendukung pelaksanaan program keluarga berencana. Contoh sarana sosialisasi pranata politik adalah organisasi profesi, keagamaan lembaga pendidikan, dan sarana rekrutmen politikPeran ini dapat dilihat dan usahanya untuk membina sekelomp ok orang atau masyarakat yang berpotensi untuk menj adi kader anggota organisasi politik yang erat dengan sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik, lembaga organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Peran pranata politik sebagai sarana rekrutmen politik dapat memutus mata rantai keterbelakangan apabila diterapkan dengan pengatur konflik dalam masyarakatKonflik sosial dalam kehidupan masyarakat memiliki dua muatan pengertian yaitu konflik yang bersifat fungsional baik dan disfungsional buruk bagi suatu sistem. Kedua macam konflik tersebut dapat diupayakan solusinya melalui peran pranata politik sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat melalui kesepakatan aturan permainan secara adil. Di negara yang sedan berkembang terlihat bahwa pranata politik sebagai pengatur konflik dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat akan menentukan siapa memperoleh apa, bilamana dan bagaimana. Dasar pemikiran politik adalah persaingan untuk memiliki kekuasaan dominasi. Adapun kekuasaan menurut Max Weber adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi pihak Juga Sejarah Perang Padri Latar Belakang, Penyebab, Tahap dan Perlawanan Kaum Padri5 Pola Pemukiman Penduduk dan Contohnya Lengkap

Pengertian Pranata Politik, Peran, Fungsi, Ciri & Contohnya Lengkap – Pada pembahasan kali ini akan menjelaskan tentang Pranata Politik. Pranata politik merupakan sebuah lembaga yang mempunyai aktivitas pada sebuah negara yang berkaitan dengan penentuan dan juga jalannya tujuan dari pemerintahan negara itu sendiri. Selain mendefinisikan tentang Pranata Politik. Kami juga akan menjelaskan tentang peranan, fungsi, ciri-ciri dan contoh pranata politik. Untuk lebih detailnya silakan simak ulasan dibawah ini dengan seksama. Pengertian Pranata Politik Pranata politik secara umum yaitu usaha dari kegiatan politik sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ciri khas khusus dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan dengan bekal ilmu kenegaraan atau tata negara. Di Negara Indonesia, Pranata politik terdiri atas hierarki antara lain Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang Peraturan Pemerintah Keppres Keputusan Menteri Peraturan Daerah Peran Pranata Politik Peranan dari pranata politik antara lain yaitu Merupakan sebuah sarana komunikasi politik Merupakan sebuah sarana sosialisasi politik Merupakan sebuah sarana rekrutmen politik Merupakan sebuah sarana mengatur konflik di masyarakat. Fungsi Pranata Politik Pranata politik mempunyai beberapa fungsi antara lain yaitu Menjalankan kesejahteraan umum. Pranata politik membuat rencana dan menjalankan pelayanan sosial dan memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Melakukan pemeliharaan ketertiban pada wilayahnya. Pemeliharaan ketertiban dijalankan baik dengan tidak memakai kekerasan persuasif atau dengan paksaan fisik. Pranata politik berbuat sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik-konflik pada masyarakat dengan adil. Melakukan penjagaan keamanan dari serangan pihak luar. Pranata politk dengan alat-alat yang ada berupaya melakukan pertahanan negara dari serangan pihak luar. Melakukan perlindungan dan menyalurkan aspirasi/hak asasi manusia; sesuai dengan UUD 1945, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam hukum dan definisi itu, maka rakyat memiliki hak berpolitik sejauh tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang sudah menjadi ketetapan. Memberikan pembelajaran politik untuk masyarakat, dalam hal ini rakyat langsung mulai terlibat pada proses menentukan kebijakan. Rakyat diposisikan sebagai subjek dan bukan menjadi objek kebijakan. Dengan cara ini akan tercapai keberhasilan proses pembangunan dan peningkatan stabilitas sosial. Peningkatan kesadaran dalam hal politik didalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tingginya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, kesadaran dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan terdapat tuntutan transparasi dan akuntabilitas pemerintahan. Melembagakan norma-norma dengan jalan Undang-Undang Institutionalize norms through legislation. Menjalankan undang-undang yang sudah disetujui Implement approved laws. Melakukan penyelesaian konflik yang ada di antara warga masyarakat Resolving conflics between citizens Melakukan penyelenggaraan pelayanan umum, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainnya Carry out publik services, such as health car, education, welfare, and so on. Menjalankan perlindungan warga negaranya dari serangan negara asing protect its citizens from foreign attacks Tetap memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan dalam menghadapi bahaya Maintain preparedness or vigilance in the face of danger. Ciri-Ciri Pranata Politik Pranata politik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu Terdapat asosiasi yang dinamakan dengan pemerintah yang aktif. Terdapat sebuah komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama umum Pemerintah diberikan wewenang untuk memonopoli pemakaian atau ancaman paksaan fisik. Pemerintah mempunyai wewenang itu hanya pada wilayah tertentu saja. Contoh Pranata Politik Adapun contoh pranata politik antara lain yaitu Eksekutif, yakni badan yang menyelenggarakan pemerintahan Misalnya Presiden atau Perdana Menteri yang dibantu oleh Menteri-Menteri Legislatif, yakni badan yang membuat Undang-Undang. Misalnya DPR, Parlemen dan Konggres. Yudikatif, yakni badan yang mempunyai fungsi mengadili pelanggar Undang-Undang. Misalnya Pengadilan MA dan MK. Militer, yaknik lembaga yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Misalnya TNI dan POLRI. Parta Politik, yakni lembaga yang berkaitan dengan proses menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Demikianlah telah dijelaskan tentang Pengertian Pranata Politik, Peran, Fungsi, Ciri & Contohnya Lengkap, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terimakasih sudah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca artikel lainnya.

Berikutini adalah fungsi lembaga pemerintahan sebagai pranata politik, kecuali . a. pelembagaan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh lembaga legislatif b. melaksanakan undang-undang yang telah disetujui c. membuat norma-norma baru yang akan diterapkan ke masyarakat

Pranata politik adalah serangkaian peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian istilah pranata pemerintahan, politik, negara, maksudnya sama, dan dalam hal ini disebut sebagai pranata politik, karana dalam istilah politik sudah tercakup istilah pemerintah, negara, kekuasaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Supaya pengaturan berhasil, kelompok pengatur harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan paksaan fisik kepada orang yang diatur. A. Ciri-ciri dan Fungsi Pranata Politik Pranata politik dibentuk untuk menyelenggarakan lepentingan bersama bukan kepentingan individu/ golongan tertentu. Pranata politik harus berdiri ditengah-tengah kompetisi yang berlangsung dimasyarakat. Selain itu, pranata politik memelihara peraturan yang memungkinkan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan damai dan tertib. Ciri-ciri pranata politik sebagai berikut. Adanya asosiasi politik yang disebut pemerintah yang aktif. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama umum. Pemerintah diberi kewenangan untuk memonopoli penggunaan atau ancaman paksaan fisik. Pemerintah mempunyai kewenangan tersebut hanya pada wilayah tertentu. Pranata politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Melaksanakan kesejahteraan umum. Pranata politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan pokok warga masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Pemeliharaan ketertiban dilaksanakan baik dengan tidak menggunakan kekerasan persuasif maupun dengan paksaan fisik. Pranata politik bertindak sebagai pemaksa hukum dan menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat secara adil. Menjaga keamanan dari serangan pihak luar. Pranata politik dengan alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dari serangan pihak luar. Dalam pranata politik terdapat struktur kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, pranata politik juga mempunyai fungsi tersembunyi sebagai salah satu kriteria untuk membuat stratifikasi sosial Pranata politik juga berfungsi tersembunyi sebagai saluran mobilitas sosial. B. Cara Pembentukan Negara Proses pembentukan suatu pranata politik ialah pembentukan suatu bangsa nation dalam kerangka pembentukan suatu negara. Cara pembentukan negara sebagai berikut. Mengusahakan adanya persamaan nilai, norma atau sejarah. Hal itu dapat dilakukan melalui pengajaran di sekolah-sekolah ataupun media massa. Membentuk tentara nasional yang merupakan tulang punggung suatu negara merdeka yang mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang sesuai dengan kehendak warga masyarakat, misalnya membangun pusat-pusat pemerintahan, membangun jalan-jalan, bendungan, irigasi, pabrik, dan sarana ibadah. Mengadakan pendidikan bela negara dengan mengadakan upacara pengibaran bendera di sekolah-sekolah. Cara-cara mempertahankan kekuasaan, antara lain Mengadakan sistem baru yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa; Melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik; Mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal; dan Menghilangkan peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang merugikan kedudukan penguasa. Peraturan tersebut diganti dengan peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Fungsi lembaga politik yang merupakan wujud nyata pelaksanaan pranata politik, yaitu sebagai berikut. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara para warga masyarakat. Menyelenggarakan pelayanan sosial, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain. Mewaspadai dan selalu siaga terhadap bahaya-bahaya yang mengancam. Pranata politik ini muncul karena adanya kepentingan dan tujuan warga masyarakat itu untuk mengatur, menertibkan, dan membangun warga masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam masyarakat/negara ada pembagian kekuasaan, yang terdiri atas Kekuasaan eksekutif kekuasaan pelaksana undang-undang, Kekuasaan legislatif kekuasaan pembuat undang-undang, dan Kekuasaan yudikatif kekuasaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Ketiga sistem pembagian kekuasaan ini disebut trias politika, yang dipelopori oleh seorang filsuf Yunani Kuno, Montesquieu. 3. Fungsi Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan eksekutif menurut Soerjono Soekanto adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma hukum melalui wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan, Peranan presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/ kepala desa, RW, RT, pimpinan suatu instansi, ketua organisasi, tokoh masyarakat, kepala suku, pemangku adat, beserta aparat pemerintahan lainnya sangat penting peranan dan kedudukannya dalam kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Peranan kekuasaan eksekutif beserta lembaga dan aparat-aparatnya sebagai pranata politik sangat menentukan terhadap maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Fungsi Kekuasaan Legislatif Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk membuat norma-norma undang-undang melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Tugasnya merumuskan garis-garis besar program pembangunan, merumuskan GBHN, dan norma-norma hukum undang-undang bagi masyarakatnya yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga kekuasaan eksekutif pemerintah untuk dilaksanakan. Lembaga kekuasaan legislatif sebagai pranata politik peranannya sangat menentukan dalam membangun kehidupan sosial masyarakat, melalui fungsinya sebagai perumus kebijakan, pengatur, dan pengendali kekuasaan eksekutif. Jika lembaga kekuasaan legislatif ini tidak ada, tentu kekuasaan pemerintah menjadi tidak terbatas. Contoh Pengendalian sosial yang dilakukan lembaga legislatif antara lain adanya hak mosi tidak percaya, hak referendum terhadap lembaga eksekutif. 5. Fungsi Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga Mahkamah Agung MA. Lembaga ini berperan sebagai alat pengendali sosial, yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menegur, menasihati, atau memberi saran-saran kepada pemerintah dalam kaitan pelaksanaan GBHN dan undang-undang hasil produk lembaga legislatif. Lembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat/negara Indonesia.

– Fungsi lembaga sosial terbagi dalam beberapa bentuk, salah satunya fungsi pranata politik. Lembaga sosial sering disebut dengan pranata sosial yang secara umum adalah sistem norma untuk mencapai suatu tujuan yang oleh masyatakat dianggap penting. Jadi, lembaga sosial adalah proses-proses yang tersusun untuk melaksanakan berbagai kegaiatan tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lima fungsi pokok pranata politik yang mana merupakan materi sosiologi kelas 12 SMA. Pranata politik adalah pranata yang mempunyai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintahan negara, Adjarian. Kandungan pokok dalam unsur-unsur kenegaraan adalah kekuasaan untuk mencapai tujuan negara, pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan. Untuk mengemban tugasnya mengatur negara dan melaksanakan kekuasaannya, pemerintah melaksanakan berbagai aktivitas. Beragam aktivitas inilah yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat. Maka dari itu, dikenallah berbagai lembaga yang berkaitan dengan bidang politik, seperti lembaga yudikatif, eksekutif, militer, pantai politik, keamanan, dan sebagainya. “Politik adalah aneka ragam kegiatan masyarakat dalam suatu sistem kenegaraan yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan sistem kenegaraan.” Baca Juga Fungsi Pranata Ekonomi sebagai Lembaga Sosial

fungsi lembaga pemerintah sebagai pranata politik sebagai berikut kecuali